DPRD Sulsel meminta reklamasi
IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> DPRD Sulsel meminta reklamasi yang dilakukan di depan Fort Rotterdam segera dihentikan. Sebab reklamasi ini akan merusak estetika bangunan sejarah. Anggota Komisi D DPRD Sulsel Alex Palinggi menuturkan, seharusnya Pemkot Makassar tak membuka peluang bagi siapapun untuk mereklamasi kawasan di depan benteng bersejarah itu. Sebab kawasan itu merupakan area publik.
Kecuali, kata dia, reklamasi itu dilakukan untuk membangun fasilitas publik seperti membangun anjungan yang ada di Pantai Losari. “Kantor Disperindag Sulsel saja rela dilepas Pemprov Sulsel untuk dihancurkan demi kepentingan perluasan Rotterdam,tapi kenapa justru pemkot rela memberikan peluang untuk membangun di depannya,” ujarnya di Makassar, kemarin. Alex menegaskan, seluruh bangunan yang ada di depan Rotterdam harus dibersihkan. Apapun jenis peruntukkan di dalamnya seperti bangunan ruko dan restoran harus ikut dibongkar.
Itu dilakukan untuk memperluas view benteng yang dipantau dari lautan, khususnya bagi wisatawan yang melancong dengan menggunakan kapal pesiar. Dia mengharapkan,Wali Kota meninjau kembali perizinan yang ada di lokasi tersebut.Namun,apabila sudah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunannya (IMB), sebaiknya IMB tersebut dicabut.“Pekan depan,saya akan mengajak 12 anggota Dewan Sulsel dari dapil Makassar untuk menemui Wali Kota guna meminta penjelasan langsung, terkait rencana pengembangan kawasan di depan benteng,” ujarnya. Dia menambahkan,pemberian izin pemkot sebaiknya tidak mengabaikan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) yang ada.Apalagi, di sejumlah kawasan sudah ditentukan peruntukkannya.
Fraksi Makassar Bersatu (FMB) DPRD Makassar menyesalkan upaya Pemkot Makassar terkait penimbunan pantai di depan Benteng Rotterdam dan mengadakan reklamasi. Anggota Komisi C dari FMB Nelson M Kamisi secara tegas mengatakan, pembangunan di depan Benteng Rotterdam dinilainya melanggar aturan,sebab telah menimbun pantai. Anggota DPRD M Ikbal Jalil tak setujujikapeninggalansejarahdirusak. Perusakan sejarah, kata dia, sama saja tidak menghargai jasa pahlawan.
Menurutnya, beberapa negara,justru mempertahankan peninggalansejarah, bahkandijadikan sebagai daya tarik bagi wisatawan.
Kecuali, kata dia, reklamasi itu dilakukan untuk membangun fasilitas publik seperti membangun anjungan yang ada di Pantai Losari. “Kantor Disperindag Sulsel saja rela dilepas Pemprov Sulsel untuk dihancurkan demi kepentingan perluasan Rotterdam,tapi kenapa justru pemkot rela memberikan peluang untuk membangun di depannya,” ujarnya di Makassar, kemarin. Alex menegaskan, seluruh bangunan yang ada di depan Rotterdam harus dibersihkan. Apapun jenis peruntukkan di dalamnya seperti bangunan ruko dan restoran harus ikut dibongkar.
Itu dilakukan untuk memperluas view benteng yang dipantau dari lautan, khususnya bagi wisatawan yang melancong dengan menggunakan kapal pesiar. Dia mengharapkan,Wali Kota meninjau kembali perizinan yang ada di lokasi tersebut.Namun,apabila sudah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunannya (IMB), sebaiknya IMB tersebut dicabut.“Pekan depan,saya akan mengajak 12 anggota Dewan Sulsel dari dapil Makassar untuk menemui Wali Kota guna meminta penjelasan langsung, terkait rencana pengembangan kawasan di depan benteng,” ujarnya. Dia menambahkan,pemberian izin pemkot sebaiknya tidak mengabaikan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) yang ada.Apalagi, di sejumlah kawasan sudah ditentukan peruntukkannya.
Fraksi Makassar Bersatu (FMB) DPRD Makassar menyesalkan upaya Pemkot Makassar terkait penimbunan pantai di depan Benteng Rotterdam dan mengadakan reklamasi. Anggota Komisi C dari FMB Nelson M Kamisi secara tegas mengatakan, pembangunan di depan Benteng Rotterdam dinilainya melanggar aturan,sebab telah menimbun pantai. Anggota DPRD M Ikbal Jalil tak setujujikapeninggalansejarahdirusak. Perusakan sejarah, kata dia, sama saja tidak menghargai jasa pahlawan.
Menurutnya, beberapa negara,justru mempertahankan peninggalansejarah, bahkandijadikan sebagai daya tarik bagi wisatawan.