Wajar tanpa pengecualian
Pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) belum pernah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat Suwartono pada acara pelantikan Kepala BPKP Provinsi Sulbar Gilbert Agus Hutapea di Mamuju,kemarin. Acara yang dirangkaikan dengan pelantikan pejabat eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar itu dihadiri Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan pejabat di lingkup Pemprov Sulbar.
Suwartono mengatakan, kinerja pemerintah di lima kabupaten di Sulbar maupun di Provinsi Sulbar dalam hal pengelolaan keuangan,perlu ditingkatkan. Tujuannya, pemerintah di wilayah Sulbar yang belum pernah meraih predikat WTP dapat meraih predikat itu. “Berdasarkan laporan yang kami terima,lima kabupaten di Sulbar dan Pemprov Sulbar setiap tahun hanya mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dalam mengelola keuangan daerah,”ujarnya.
Karena itu, pengelolaan keuangan pemerintah di Sulbar dan kabupaten perlu ditingkatkan agar dapat meraih gelar WTP. Salah satunya dengan memperbaiki sistem akuntansi agar tercipta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. “BPKP yang baru terbentuk di Sulbar harus membantu pemerintah setempat agar dapat meningkatkan kinerja mengelola keuangan daerah. Dengan begitu, di daerah tidak terjadi penyelewengan anggaran yang berujung pada tindak pidana korupsi dengan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah,”katanya.
Menurut dia, kehadiran BPKP di Sulbar merupakan keinginan Pemerintah Pusat yang menghendaki agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di daerah karena pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel dan tidak transparan. Karena itu, peran BPKP di Sulbar harus dimaksimalkan dalam membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan.
“Dengan demikian, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah konsisten memperjuangkan pemerintahan yang berwibawa dan pemerintahan yang bersih,”katanya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat Suwartono pada acara pelantikan Kepala BPKP Provinsi Sulbar Gilbert Agus Hutapea di Mamuju,kemarin. Acara yang dirangkaikan dengan pelantikan pejabat eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar itu dihadiri Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan pejabat di lingkup Pemprov Sulbar.
Suwartono mengatakan, kinerja pemerintah di lima kabupaten di Sulbar maupun di Provinsi Sulbar dalam hal pengelolaan keuangan,perlu ditingkatkan. Tujuannya, pemerintah di wilayah Sulbar yang belum pernah meraih predikat WTP dapat meraih predikat itu. “Berdasarkan laporan yang kami terima,lima kabupaten di Sulbar dan Pemprov Sulbar setiap tahun hanya mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dalam mengelola keuangan daerah,”ujarnya.
Karena itu, pengelolaan keuangan pemerintah di Sulbar dan kabupaten perlu ditingkatkan agar dapat meraih gelar WTP. Salah satunya dengan memperbaiki sistem akuntansi agar tercipta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. “BPKP yang baru terbentuk di Sulbar harus membantu pemerintah setempat agar dapat meningkatkan kinerja mengelola keuangan daerah. Dengan begitu, di daerah tidak terjadi penyelewengan anggaran yang berujung pada tindak pidana korupsi dengan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah,”katanya.
Menurut dia, kehadiran BPKP di Sulbar merupakan keinginan Pemerintah Pusat yang menghendaki agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di daerah karena pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel dan tidak transparan. Karena itu, peran BPKP di Sulbar harus dimaksimalkan dalam membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan.
“Dengan demikian, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah konsisten memperjuangkan pemerintahan yang berwibawa dan pemerintahan yang bersih,”katanya.